Bandar Lampung – Equator Global Media
Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) mengungkap adanya indikasi pemborosan anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut tertuang dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan menjadi sorotan publik.
Ketua Umum L@PAKK, Nova Handra, menyatakan bahwa hasil kajian pihaknya menemukan sejumlah pos belanja bernilai besar yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu yang paling mencolok adalah belanja makan dan minum jamuan tamu yang mencapai Rp4,02 miliar.
“Dari tujuh kegiatan, terdapat satu kegiatan dengan nilai Rp2,92 miliar. Angka ini tidak kecil dan wajib dijelaskan ke publik secara rinci, baik peruntukan maupun manfaatnya,” kata Nova Handra.
Selain itu, L@PAKK juga menyoroti belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan yang nilainya mencapai Rp7,26 miliar, ditambah biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp2,91 miliar. Jika diakumulasi, total belanja terkait kendaraan dinas di Bagian Umum mencapai sekitar Rp8,36 miliar.
“Ketika sewa kendaraan dan pemeliharaan kendaraan sama-sama menghabiskan anggaran besar, ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal logika pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Nova menilai, pola belanja tersebut berpotensi melanggar semangat efisiensi dan berisiko menimbulkan dugaan pemborosan anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu menjelaskan secara terbuka alasan penggunaan anggaran dalam jumlah besar pada belanja rutin.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Tapi data ini nyata. Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada yang sulit untuk dijelaskan,” ujarnya.
L@PAKK menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus peringatan agar pengelolaan APBD tidak menjauh dari kepentingan masyarakat.
“Kami ingin anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kebutuhan rakyat, bukan habis di pos-pos belanja yang minim dampak langsung,” kata Nova.
L@PAKK secara tegas meminta Wali Kota Bandar Lampung untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Bagian Umum Setda Kota Bandar Lampung. Evaluasi tersebut dinilai penting guna memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. L@PAKK menegaskan, langkah evaluatif dari Wali Kota akan menjadi sinyal kuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab, sekaligus menjawab kegelisahan publik atas penggunaan anggaran di Bagian Umum.
